LAKIP 2017

KATA PENGANTAR

 

 

 

Puji Syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya

atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD Kecamatan

Magelang Utara Tahun 2017. Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Tahun 2017 ini merupakan acuan resmi bagi OPD Kecamatan Magelang Utara

dalam melaksanakan tugas–tugas Pemerintahan Umum, sekaligus mendorong

masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan mengevaluasi penyelenggaraan

Pemerintahan OPD Kecamatan Magelang Utara.

 

 

Harapan kami dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj.IP) OPD Kecamatan Magelang Utara Tahun 2017 ini, arah dan tujuan

penyelenggaraan Pemerintah OPD Kecamatan Magelang Utara dapat sejalan

dengan arah dan tujuan, serta misi dan visi Pemerintah Kota Magelang sebagai

Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan

Religius.

 

 

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) OPD

Kecamatan Magelang Utara Tahun 2017 ini belum sempurna. Saran dan masukan

positif yang membangun dari berbagai pihak merupakan masukan sangat berharga

dan sangat berarti untuk perbaikan lebih lanjut.

 

 

CAMAT MAGELANG UTARA

 

 

 

 

Drs. Priyono

Pembina

NIP. 19610818 199503 1 001


 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar isi


BAB I  PENDAHULUAN


1.1 Data Umum Organisasi

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.3 Sumber Daya

1.4 Strategic Issued yang sedang Dihadapi Organisasi

 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA

 

2.1 Rencana Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

 

BAB III  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

 

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017

 

BAB IV  PENUTUP

 

LAMPIRAN


 

 

 

 

BAB I

 

PENDAHULUAN

 

 

1.1. Data Umum Organisasi 

 

Kecamatan Magelang Utara merupakan bagian wilayah dari Kota Magelang yang

terletak pada ketinggian 380 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah

6,13 km2. Secara topografi, kedudukan Kecamatan Magelang Utara sangat strategis dengan

tingkat kemiringan anrata 2%-5% pada bagian tengahnya dan 15%-45%^ pada sisi

barat (Sungai Progo) dan sisi timur (Sungai Elo).

  

Jumlah kelurahan di wilalayah Kecamatan Magelang Utara setelah pemekaran ada 5

(lima) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Kramat Selatan

2. Kelurahan Kramat Utara

3. Kelurahan Potrobangsan

4. Keluarah Kedungsari

5. Kelurahan Wates

Lokasi Kantor Kecamatan Magelang Utara berada di Jalan Jeruk Raya No. 20 D

Sanden, Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang.

 

 

Tabel 1.1

Sebaran Rukun Warga/RW dan Rukun Tangga /RT

 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2017

 

1.2.  Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

A.   Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi tersebut di atas merupakan diskripsi dari penataan struktur

organisasi Kecamatan di Kota Magelang sebagaimana Peraturan Daerah Kota

Magelang Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Struktur organisasi Kecamatan tersebut menggambarkan bahwa

Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, dan Kepala Seksi (Kasi) yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Kasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Kasi Pelayanan Umum. 

B.  Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magelang Utara dalam menjalankan perannya

melayani masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok

dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam organisasi Kecamatan Magelang Utara

adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan Perda dan

Peraturan Walikota; pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

di tingkat kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan

kelurahan; melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah

yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh

walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat

mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang   pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan umum.
  2. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan.
  3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan

program, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta urusan umum

dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris

Kecamatan memiliki fungsi :

1. Pengoordinasian seksi-seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis,

program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kecamatan.

2. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat.

3. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah, serta urusan

umum dan kepegawaian Kecamatan.

4. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan

Kecamatan.

5. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat. 

 

c. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi

program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Sub Bagian Penyusunan Program memiliki fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan

Keuangan.

2. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

 

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah

tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

2. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian.

3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang

pemerintahan umum. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan.

2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.

3. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan.

4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup

tugasnya. 

 

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas

 

membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan memiliki fungsi sebagai

berikut :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Pembangunan.

2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

dan Pembangunan.

3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan

masyarakat dan pembangunan.

4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

 

 

g. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat.

 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki

fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat.

3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

 

4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  Perlindungan Masyarakat.

h. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam

bidang pelayanan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.

2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.

3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan umum.

4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.

 

 

i. Lurah


Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum; memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat; pengintegrasian program sektoral di kelurahan dengan program pembangunan kelurahan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Lurah

mempunyai tugas :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan,       pemberdayaan masyarakat,ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan

keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan.

3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan.

4. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya.

 

5. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional

di lingkup tugasnya.


 

 

1.3. Sumber Daya

A.  Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang cukup

memadai dalam mendukung kelancaran aktifitas dan keberhasilan pelaksanaan

kegiatan. Tabel di bawah ini menggambarkan sumber daya manusia berdasarkan

pangkat/golongan, jabatan dan latar belakang pendidikan.

Tabel 1.2 di atas menjelasakan sumber daya manusia OPD Kecamatan

Magelang Utara berjumlah 67 (enam puluh tujuh) pegawai dengan rincian 27 

(dua puluh tujuh) menduduki jabatan dan 40 (empat puluh) pelaksana : 

 1. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Pembina (IV/b)                               : 1 orang

Pembina (IV/a)                               : 1 orang

Penata Tk.I (III/d)                          : 13 orang 

Penata (III/c)                                 : 18 orang 

Penata Muda Tk.I (III/b)                : 7 orang

Penata Muda (III/a)                       : 3 orang

Pengatur Tk.I (II/d)                      : 7 orang

Pengatur (II/c)                             : 10 orang

Pengatur Muda Tk.I (II/b)            : 4 orang

Pengatur Muda Tk.I (II/a)            : 2 orang

Pengatur Muda Tk.I (I/c)             : 1 orang

2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

- S2                                                       : 2 orang

- S1                                                       : 23 orang

                                                                        - D3 (setingkat)                               : 13 orang
                                                                        - SMA/SMEA/STM (setingkat)   : 26 orang
                                                                        - SD                                                       : 2 orang
 

Tabel 1.3

Pegawai Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pegawai yang Pensiun

(Tahun 2017 – Tahun 2021)

 

Tabel 1.3 menggambarkan pegawai OPD Kecamatan Magelang Utara yang berjenis

kelamin laki-laki 38 (tiga puluh delapan) orang dan perempuan 28 (dua puluh

delapan) orang dan pegawai yang pensiun (tahun 2017-2021) sebanyak 24 orang.

Tabel 1.4

Rentang Usia Pegawai Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang


Tabel 1.4 menggambarkan bahwa modus pegawai Kecamatan Magelang Utara pada

rentang usia 50 tahun ke atas kemudian pada rentang usia 40 tahun – 49 tahun.

Usia paling tua adalah pegawai berumur 58 tahun sebanyak 4 (empat) orang dan

 

yang paling muda adalah pegawai berusia 29 tahun sebanyak 2 (dua) orang.

1.4.  Strategic Issued yang sedang Dihadapi Organisasi

A.  Strategic Isseued dari Tema RKP Tahun 2017

Merujuk pada JM ke-3 (2015-2019) yang ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber

daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. 

Upaya memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, langkah

awal adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Magelang mengupayakan beberapa hal, seperti reformasi

birokrasi yang mutlak dilakukan oleh setiap institusi pemerintah. Perubahan mind-

set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam

reformasi birokrasi. Arah reformasi birokrasi ini kedepannya adalah upaya untuk

mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik

(good governance), pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas KKN. 

Mendasarkan pada hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Magelang mengarahkan

pembangunan pada :

a. Meningkatkan dan memantapkan upaya menyejahterakan masyarakat melalui

optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat

madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa

kesehatan dan jasa pendidikan.

b. Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa

 

kesehatan dan jasa pendidikan.

B. Langkah konkrit Pengelolaan Strategic Issued

    Kecamatan Magelang Utara dalam rangka mengelola isu-isu strategis yang muncul berkaitan dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2017 mengambil langkah sebagai berikut untuk :

1. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Magelang

Utara dalam mengelola Belanja Daerah mengarahkan pada pendekatan prestasi

kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang

direncanakan.  

2. Arah tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Magelang

Utara mengarahkan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.  

3. Penyusunan belanja daerah memprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan

memperhatikan :

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran      . Dana yang tersedia tetap dimanfaatkan

untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat agar peningkatan

kesejahteraan masyarakat terwujud. Peningkatan kualitas pelayanan

masyarakat tetap menjadi hal penting, sehingga usaha untuk meningkatkan

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah diutamakan,

terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas     . Prioritas penggunaan anggaran adalah untuk mendanai kegiatan-

kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna

mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang sebagai penjabaran visi,

misi dan program Kepala Daerah teilih.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja    . Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai

tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan,

keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.

d. Optimalisasi Belanja Langsung      . Upaya Belanja langsung adalah untuk

mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.

Belanja langsung ini disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

e. Transparan dan Akuntabel       . Setiap pengeluaran belanja dipublikasi-kan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja

tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

 

Hal tersebut di atas tertuang dalam langkah konkrit sebagai upaya untuk

mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif. Sasarannya adalah

terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif melalui strategi

pemenuhan Standar Pelayanan Administrasi Teadu Kecamatan (PATEN).

 

 

BAB II

 

PERENCANAAN KINERJA

 

2.1. Rencana Strategis

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magelang Utara tetap

berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Kota Magelang, yaitu mengelola Belanja

Daerah mengarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran.  

Penyusunan belanja daerah memprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka

melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi

tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan

terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. 

Kecamatan Magelang Utara di tahun 2017 mengarahkan rencana kerjanya mengacu

pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yaitu mengarah kepada hal-hal sebagai

berikut:

 

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran      . Dana yang tersedia tetap dimanfaatkan untuk meningkatkan 

pelayanan pada masyarakat agar peningkatan kesejahteraan masyarakat terwujud.Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat tetap menjadi hal penting, sehingga usaha untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah diutamakan,terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas     . Prioritas penggunaan anggaran adalah untuk mendanai kegiatan - kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang sebagai penjabaran visi,misi dan program Kepala Daerah teilih.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja    . Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan,keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.

d. Optimalisasi Belanja Langsung      . Upaya Belanja langsung adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung ini disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

 

e.Transparan dan Akuntabel       . Setiap pengeluaran belanja dipublikasi-kan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

 

Lima hal tersebut di atas kemudian diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan

sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang berorientasi

melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan

pro-environment. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah

tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Magelang Utara.


a. Pro Poor

Kebijakan pembangunan daerah Kota Magelang untuk mendukung strategi pembangunan nasional Pro Poor diarahkan guna percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, dengan strategi meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan; membangun prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi

masyarakat; memperkuat kelembagaan dan mendayagunakan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan. Berbagai program pembangunan daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang yang ikut dilaksanakan oleh Kecamatan Magelang Utara, antara lain:

1) Program Pendidikan Non Formal

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4) Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan

5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

b. Pro Job

Kebijakan pembangunan daerah Kota Magelang untuk mendukung strategi

pembangunan nasional Pro Job diarahkan guna percepatan penurunan jumlah

pengangguran, dengan strategi meningkatkan kualitas dan keterampilan serta

memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Berbagai

program pembangunan daerah untuk mendukung upaya pengurangan

pengangguran di Kota Magelang dan sementara ini Kecamatan Magelang Utara

belum ikut melaksanakan program ini yang meliputi:

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

4) Program Transmigrasi Regional

5) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

6) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

7) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

8) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

9) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meskipun demikian, Kecamatan Magelang Utara tetap mendukung kebijakan

ini melalui program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam bentuk

Kegiatan Peningkatan pelayanan kedinasan SKPD sebagai upaya pemenuhan

Pelayanan Administrasi Teadu Kecamatan (PATEN).


 c.


 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Growth

Kebijakan pembangunan daerah Kota Magelang untuk mendukung strategi


pembangunan


nasional


Pro


Growth


diarahkan


guna


meningkatkan


pertumbuhan ekonomi Kota Magelang, dengan strategi menjaga realisasi

investasi yang positif, meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui

pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, mendorong sektor riil, menjaga

stabilitas harga, dan meningkatkan ekspor. Berbagai program pembangunan

untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang

yang ikut dilaksanakan oleh Kecamatan Magelang Utara, meliputi:

1) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

d. Pro Environment

Kebijakan pembangunan daerah Kota Magelang untuk mendukung strategi

pembangunan nasional Pro Environment diarahkan guna menjaga kelestarian

dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengurangi

risiko bencana, dengan strategi meningkatkan konservasi ekosistem terersterial

dan pesisir secara teadu, meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka


hijau, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan,serta meningkatkan upaya penanggulangan bencana.

Berbagai program pembangunan untuk mendukung upaya peningkatan pengelolaan lingkungan

hidup serta pengurangan risiko bencana Kota Magelang yang ikut dilaksanakan

oleh Kecamatan Magelang Utara, meliputi:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 

 

Kecamatan Magelang Utara selanjutnya menggunakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) dalam melaksanakan rencana strategisnya, yaitu :

Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan dengan target pencapaian di tahun

2017 adalah sebesar 45%, melalui upaya pencapaian indikator sebagai berikut :


a. Meningkatkan kinerja Pelayanan Administrasi Teadu Kecamatan (PATEN)


b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 

c. Meningkatkan peran kader PK dalam pemberdayaan masyarakat

d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan dan

Kelurahan


 

 

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja tahun 2017 merupakan komitmen dari Kepala Daerah dengan

Kepala OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncakanan.

OPD Kecamatan Magelang Utara pada Tahun 2017 telah direncanakan program dan

kegiatan adalah sebagai berikut :


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Keluaran (Output) :

Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Keluaran (Output) :

Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Keluaran (Output) :

Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

6) Penyediaan alat tulis kantor

Keluaran (Output) :

Tersedianya alat tulis kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran (Output) :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Keluaran (Output) :

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran (Output) :

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

11) Penyediaan bahan logistik kantor

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan logistik kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

12) Penyediaan makanan dan minuman

Keluaran (Output) :

Tersedianya makanan dan minuman

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

13) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Keluaran (Output) :

Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

14) Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran

15) Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD

Keluaran (Output) :

 

Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pelayanan Administrasi Perkantoran


2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3) Pengadaan peralatan gedung kantor

Keluaran (Output) :

 

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4) Pengadaan mebeleur

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Keluaran (Output) :

Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Keluaran (Output) :

Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Keluaran (Output) :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

8) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Keluaran (Output) :

 

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Keluaran (Output) :

Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

10) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Keluaran (Output) :

Terselenggaranya kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan sarana dan prasarana aparatur


3.  Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Keluaran (Output) :

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2) Penyusunan Rencana Kerja OPD

Keluaran (Output) :

Tersedianya Rencana Kerja OPD

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung 

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3)  Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD

Keluaran (Output) :

Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4) Penyusunan Rencana Strategis OPD

Keluaran (Output) :

Tersedianya Rencana Strategis OPD

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD

Keluaran (Output) :

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


4. Program Keluarga Berencana

1) Pembinaan Keluarga Berencana

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pembinaan kader KB

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Keluarga Berencana

 

5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gende,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Keluaran (Output) :

Tersampaikannya informasi kesetaraan gend

rdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

 

   6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Keluaran (Output) :

Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Penataan Administrasi Kependudukan

2) Sosialisasi kebijakan kependudukan

Keluaran (Output) :

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan kepada masyarakat

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Penataan Administrasi Kependudukan

3) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Keluaran (Output) :

Terbinanya kompetensi tenaga pendidik

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

Pendidikan Anak Usia Dini

4) Lomba Semarak Anak

Keluaran (Output) :

Teilihnya juara ketrampilan anak PAUD

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

 

Pendidikan Anak Usia Dini

 

5) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

Keluaran (Output) :

Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

 

Pendidikan Anak Usia Dini

 

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Peustakaan

1) Peningkatan pelayanan peustakaan

Keluaran (Output) :

Terselelnggaranya pelayanan peustakaan

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung

 

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Peustakaan